5BERITA.COM — Pembiayaan syariah berbasis ekuitas merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang mengedepankan prinsip keadilan dan bagi hasil dalam transaksi keuangan. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga, sistem ini mengutamakan kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) dalam bentuk akad musyarakah dan mudharabah. Artikel ini bertujuan untuk membahas konsep manajemen pembiayaan berbasis ekuitas dalam perspektif keuangan syariah, strategi implementasi, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.
Sistem keuangan syariah merupakan alternatif dari sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga (riba) dan spekulasi (gharar). Salah satu bentuk pembiayaan dalam pembiayaan syariah adalah pembiayaan berbasis ekuitas atau disebut juga dengan equity-based financing. Pembiayaan jenis ini sangat menekankan pada prinsip profit and loss sharing (PLS), yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.
Konsep Pembiayaan Berbasis Ekuitas
Dalam keuangan syariah, pembiayaan berbasis ekuitas dikategorikan sebagai pembiayaan berbasis profit and loss sharing (PLS). Pembiayaan yang diimplementasikan melalui akad musyarakah dan mudharabah. Akad-akad ini menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan bagi hasil antara para pihak yang terlibat.
Pembiayaan ekuitas syariah beroperasi di bawah dua akad:
Akad Mudharabah
Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola (Antonio, 2001).
Akad Musyarakah
Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyertakan modal dan terlibat aktif dalam pengelolaan usaha (Antonio, 2001).
Model ini dipandang sebagai solusi keuangan yang adil karena risiko dan keuntungan ditanggung bersama sesuai kontribusi masing-masing pihak.
Manajemen Pembiayaan Berbasis Ekuitas
Manajemen pembiayaan ekuitas syariah mencakup proses seleksi proyek, penilaian kelayakan usaha, perjanjian akad yang transparan, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan usaha. Proses ini menuntut sistem monitoring dan pelaporan yang akurat agar prinsip keadilan dapat diterapkan.
Tahapan penting dalam manajemen ini meliputi:
Penilaian Kelayakan Usaha
Sebelum pendanaan diberikan, lembaga keuangan syariah perlu menilai kelayakan bisnis. Hal ini meliputi analisis rencana bisnis, proyeksi keuangan, manajemen risiko, potensi pasar untuk memastikan keberlanjutan usaha, dan kepatuhan syariah.
Pengawasan dan Monitoring
Melakukan monitoring rutin terhadap jalannya usaha untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Karena dana diberikan tanpa jaminan tetap, pengawasan terhadap jalannya usaha menjadi sangat krusial. Lembaga keuangan harus memiliki sistem pelaporan berkala dan transparan.
Penyusunan Perjanjian yang Jelas
Menyusun perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak secara rinci untuk menghindari sengketa di kemudian hari.
Distribusi Keuntungan dan Kerugian
Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka dibagi berdasarkan proporsi modal yang disertakan, kecuali kerugian akibat kesalahan pengelola.
Pemantauan Kepatuhan Syariah
Semua aktivitas bisnis dalam pembiayaan ekuitas harus sesuai syariah, dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Exit Strategy
Manajemen juga perlu menyiapkan skenario jika kerjasama berakhir, seperti penarikan modal, penjualan saham, atau pengalihan kepemilikan.
Tantangan Implementasi
Beberapa tantangan utama dalam implementasi pembiayaan berbasis ekuitas antara lain:
Kurangnya Pemahaman Masyarakat
Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep PLS, sehingga sulit untuk meyakinkan mereka untuk menggunakan produk pembiayaan ini.
Keterbatasan Infrastruktur
Kurangnya infrastruktur yang mendukung, seperti sistem informasi yang terintegrasi, dapat menghambat proses evaluasi dan monitoring pembiayaan.
Tingginya Biaya Monitoring
Tinggi biaya monitoring karena membutuhkan keterlibatan aktif dalam usaha.
Resiko Moral Hazard
Risiko moral hazard, terutama dalam akad mudharabah, jika pengelola tidak jujur dalam melaporkan kondisi usaha.
Tingkat Risiko Yang Lebih Tinggi
Karena tidak ada jaminan tetap, tingkat risiko dalam pembiayaan berbasis ekuitas cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan berbasis utang.
Kesimpulan
Pembiayaan syariah berbasis ekuitas menawarkan model keuangan yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi manajerial, regulasi, maupun budaya keuangan masyarakat. Diperlukan penguatan sistem monitoring, edukasi publik, serta dukungan regulasi untuk mendorong efektivitas pembiayaan berbasis bagi hasil ini dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.
Daftar Pustaka
Antonio, M. Syafi’i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
Karim, Adiwarman A. (2007). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Chapra, M. Umer. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: Islamic Foundation.
IFSB. (2015). Guiding Principles on Risk Management for Institutions (other than Insurance) Offering only Islamic Financial Services.
Bank Indonesia. (2020). Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Penulis: Nanik Nuraini, Mahasiswi Universitas Tazkia, Jurusan Manajemen Bisnis Syariah
