5BERITA.COM, Surabaya — Inflasi pangan masih menjadi salah satu tantangan ekonomi terbesar di Indonesia. Kenaikan harga bahan pokok seperti beras, cabai, bawang, dan tomat sering kali memukul daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Belakangan ini, keluhan para ibu di rumah bukan lagi sekadar urusan belanja harian biasa, tapi sudah jadi sinyal makroekonomi yang serius.
Bagi masyarakat, bahan pangan ini susah dicari gantinya. Mau tidak mau mereka tetap harus membeli meski harus memotong anggaran kebutuhan lain. Efek berantainya juga langsung memukul sektor UMKM seperti warung makan. Mereka terpaksa menaikkan harga jual atau memperkecil porsi biar tidak rugi modal akibat harga bahan baku yang membengkak.
Ketika Teori Makro Menjelaskan Isi Dapur
Dalam perspektif teori makroekonomi, fenomena ini bisa dijelaskan melalui teori inflasi, khususnya cost-push inflation atau inflasi dorongan biaya. Inflasi jenis ini terjadi ketika biaya produksi dan distribusi meningkat sehingga harga barang ikut naik.
Kalau kita lihat pakai teori Aggregate Demand – Aggregate Supply (AD-AS), gangguan cuaca ekstrem atau distribusi yang menghambat panen ini otomatis menggeser kurva penawaran agregat (AS) ke arah kiri. Efeknya, pasokan barang di pasar menurun sehingga harga pangan melonjak, sementara kemampuan belanja masyarakat justru ikut turun. Masalah ini tidak bisa selesai cuma dengan mengandalkan kebijakan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga, karena akar masalahnya ada pada pasokan barang di sektor riil. Karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan agar dampak inflasi tidak semakin membebani masyarakat.
Keterbatasan Solusi Digital dan Bansos
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan stabilisasi harga. Langkah yang sering dilakukan adalah operasi pasar melalui Bulog, program “gerebek pasar”, hingga pemberian bantuan sosial (bansos). Namun, langkah ini sering kali cuma efektif di daerah perkotaan dan belum sepenuhnya inklusif. Di zaman digital sekarang, solusi seperti aplikasi belanja sembako online cuma membantu konsumen yang melek teknologi. Bagi ibu-ibu di pelosok desa yang belum akrab dengan ponsel pintar, digitalisasi ini bukan jawaban konkret buat mengatasi mahalnya harga di pasar tradisional mereka.
Sisi Gelap Urban Farming bagi Petani Desa 
Di sisi lain, sekarang juga muncul tren gerakan mandiri seperti urban farming atau menanam cabai dan bawang sendiri di pekarangan rumah. Langkah ini memang kelihatan solutif untuk jangka pendek bagi orang kota. Tapi kalau dilihat dari kacamata makroekonomi yang lebih luas, gerakan ini bisa membawa risiko buruk buat petani di desa. Kalau wilayah perkotaan yang merupakan pasar terbesar sudah bisa mandiri, petani tradisional di desa bakal kehilangan konsumen utama mereka. Ketika permintaan pasar menurun, harga jual hasil panen petani juga bisa ikut tertekan.
Membenahi Hulu, Bukan Cuma Hilir
Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan stabilisasi harga pangan tidak boleh cuma fokus menyenangkan konsumen di kota saja. Solusi jangka panjang harus bisa membenahi masalah dari hulu tanpa mengorbankan produsen.
Pemerintah dan Bank Indonesia perlu bekerja sama untuk memotong rantai distribusi yang terlalu panjang lewat peran Bulog yang lebih adil. Subsidi juga harus diarahkan langsung untuk memotong biaya produksi petani, seperti bantuan pupuk dan benih murah, bukan hanya berfokus pada bantuan musiman di sektor hilir. Lewat kebijakan yang adil dari hulu sampai hilir, stabilitas ekonomi nasional dapat tetap terjaga tanpa harus mengorbankan kesejahteraan petani kita.
Pada akhirnya, stabilitas harga pangan bukan hanya soal menjaga angka inflasi tetap rendah, tetapi juga memastikan masyarakat bisa hidup layak tanpa membuat petani kehilangan penghidupan mereka.
