5BERITA.COM —
Di kota‑kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sudah menyatu dalam kehidupan sehari‑hari. Algoritma memberi rekomendasi konten, chatbot melayani pertanyaan konsumen, dan aplikasi berbasis AI membantu pelajar menyelesaikan tugas. Namun di ribuan desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, teknologi ini masih terasa seperti kisah dari dunia lain. Inilah gambaran ketimpangan digital Indonesia yang sering terlewatkan dalam perbincangan luas mengenai kemajuan teknologi. Kita kerap membicarakan potensi AI yang dapat menambah 12 % PDB nasional senilai 366 miliar dolar AS pada 2030, namun jarang menanyakan: siapa yang akan menuai manfaatnya, dan siapa yang akan tertinggal?
Fondasi yang Belum Stabil
Sebelum menyinggung AI, masalah yang lebih mendasar masih menghantui: akses internet itu sendiri. Data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunjukkan sekitar 2.333 desa di Indonesia masih belum terhubung internet, termasuk sekitar 2.017 desa yang sama sekali belum menerima layanan 4G. Sementara penetrasi internet di wilayah perkotaan telah mencapai 87,55 %, angka di pedesaan baru menyentuh 79,79 %—dan itu pun dengan kualitas koneksi yang jauh dari memadai. Pemerintah memang telah menanggapi dengan menargetkan penyambungan 2.500 desa ke internet pada 2026. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa konektivitas merata menjadi fondasi agar warga desa dapat mengakses pendidikan, layanan publik, dan peluang ekonomi yang setara. Langkah ini patut diapresiasi, namun perlu disadari bahwa tersambungnya jaringan internet hanyalah pintu masuk, bukan tujuan akhir. Ketika infrastruktur dasar masih goyah, membicarakan adopsi AI di desa terasa seperti membangun lantai dua sebelum lantai satu selesai. AI memerlukan koneksi internet yang stabil, perangkat yang memadai, dan yang paling penting: kemampuan pengguna untuk memanfaatkannya.
Lebih dari Sekadar Sinyal
Kesenjangan digital tidak hanya soal ada atau tidaknya sinyal. Bahkan di desa‑desa yang sudah terhubung internet, tingkat literasi digital penduduknya masih menjadi tantangan besar. Banyak warga desa memakai teknologi hanya untuk keperluan sederhana seperti komunikasi dan media sosial, tanpa menyadari potensi pemberdayaan ekonomi dan pendidikan yang dimilikinya. Petugas desa pun menghadapi hambatan serupa: rendahnya pemahaman tentang manfaat jangka panjang digitalisasi serta keterbatasan kemampuan mengoperasikan sistem berbasis teknologi. Jika mereka yang mengelola pemerintahan desa saja masih kesulitan, bagaimana warga biasa dapat memanfaatkan AI yang jauh lebih kompleks?
Di sinilah bahaya terbesar dari ledakan AI tanpa kebijakan pemerataan muncul: kesenjangan sosial‑ekonomi yang ada berpotensi melebar. Mereka yang sudah memiliki akses, perangkat, dan literasi digital akan melaju pesat dengan bantuan AI. Sementara yang tidak, semakin tertinggal—bukan karena kurang kerja keras, melainkan karena tidak memiliki kesempatan yang setara.
Jangan Sampai AI Menjadi Hak Istimewa
Kita perlu mengubah cara melihat AI. Alih‑alihnya dipandang hanya sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, sudah saatnya AI diperlakukan sebagai layanan publik yang seharusnya dapat diakses seluruh lapisan masyarakat—seperti pendidikan dan kesehatan. Artinya, pembangunan infrastruktur digital tidak boleh berhenti pada pendirian menara BTS dan penarikan kabel serat optik. Diperlukan ekosistem yang lebih luas: pelatihan literasi digital yang kontekstual dan relevan bagi kebutuhan warga desa, pengembangan konten atau aplikasi AI berbahasa daerah, serta pendampingan berkelanjutan agar teknologi benar‑benar terserap dan dimanfaatkan—bukan sekadar ada. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta perlu berkolaborasi lebih erat. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa, misalnya, dapat diarahkan tidak hanya untuk membangun infrastruktur fisik desa, tetapi juga menjadi jembatan transfer literasi digital dan kompetensi AI sederhana yang berdampak nyata bagi masyarakat. Indonesia kini berada di persimpangan penting. Kita memiliki populasi besar, pasar digital yang berkembang pesat, dan ambisi menjadi pemain AI yang diperhitungkan secara global. Namun ambisi itu hanya bermakna bila kemajuan yang dikejar tidak hanya dirasakan oleh sebagian orang di pusat kota, melainkan juga menjangkau petani di lereng gunung, nelayan di pulau‑pulau terpencil, dan anak‑anak sekolah di pedalaman yang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menatap masa depan. Revolusi AI yang sesungguhnya bukanlah revolusi yang paling canggih, melainkan revolusi yang paling merata.
